Tugas dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden
Berdasarkan Undang-Undang Dasar, berikut adalah tugas Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.
Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial (KY)
Berikut adalah sederet tugas yang wajib dilaksanakan oleh Komisi Yudisial yang diatur oleh Undang-Undang.
Itulah tadi penjelasan tentang lembaga negara yang ada di Indonesia sesuai dengan prinsip Trias Politica. Semoga informasi ini bermanfaat.
TEMPO.CO, Jakarta - Warga negara Indonesia baru saja melakukan pemilihan umum anggota legislatif, yakni DPR, DPRD dan DPD. Lalu, apa perbedaan DPR, DPRD, dan DPD?
Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang serta mengawasi implementasi undang-undang yang telah disahkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski sama-sama bernaung dalam payung lembaga legislatif, DPR, DPRD, dan DPD tetap memiliki perbedaan. Nah, apa saja perbedaannya? Simak ulasan berikut ini, ya.
Lembaga Legislatif di Indonesia
Lembaga legislatif mengemban tugas dan wewenang untuk merumuskan UUD di sebuah negara. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD.
Lembaga Yudikatif di Indonesia
Terakhir, ada lembaga yudikatif yang bersifat yuridis. Tugas dari lembaga yudikatif adalah mengadili segala tindak penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan Indonesia.
Lembaga negara yang memegang kekuasaan yudikatif tidak mendapat intervensi pemerintah, terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)
Merujuk pada website MKRI, berikut adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.
Lembaga Eksekutif di Indonesia
Selanjutnya, ada lembaga eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk menjalan Undang-Undang yang telah dibuat.
Lembaga eksekutif di Indonesia diantaranya adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran menteri.
Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terangkum melalui website resmi DPD.
Sebagai lembaga legislatif, DPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung (MA)
Merujuk pada website resmi Mahkamah Agung, lembaga politik ini memiliki fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain.
Teknisi Plumbing / Perpipaan
Teknisi Plumbing memiliki pekerjaan yang berfokus pada saluran perpipaan. Mengatur distribusi fluida agar bisa digunakan oleh penghuni gedung. Umumnya, pekerjaan ini mengurusi saluran air dan dengan tujuan untuk menjamin berbagai ketersediaan seperti: Air Bersih, Saluran udara (pada AC), saluran limbah dan Saluran pembuangan Air Hujan. Teknisi Plumbing juga bertanggung jawab untuk merencanakan, menginstal, dan memelihara sistem perpipaan yang kompleks, termasuk pemasangan pipa, katup, fitting, dan perangkat lainnya. Mereka memastikan bahwa sistem perpipaan tersebut berfungsi dengan baik, bebas dari kebocoran atau penyumbatan, serta memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Dengan keahlian mereka, teknisi plumbing membantu memastikan bahwa penghuni gedung memiliki akses yang stabil dan aman terhadap berbagai jenis air yang diperlukan untuk keperluan sehari-hari, serta sistem pembuangan yang efisien untuk limbah dan air hujan. Dengan demikian, peran teknisi plumbing sangat penting dalam menjaga kenyamanan, kebersihan, dan fungsionalitas bangunan atau gedung secara keseluruhan.Dari ketiga perbedaan teknisi mechanical, electrical, dan plumbing tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan ketiga bidang tersebut tidak dapat dipisahkan dan akan selalu berkesinambungan. Keterkaitan antara sistem mekanis, listrik, dan perpipaan dalam sebuah bangunan atau gedung sangat erat, dan kerja sama antara teknisi dalam ketiga bidang tersebut sangatlah penting untuk menjaga operasional yang lancar. Sebagai contoh, dalam perencanaan dan instalasi sistem HVAC, teknisi mechanical bertanggung jawab atas komponen mekanis seperti kipas dan sistem pendingin, sementara teknisi electrical merancang dan menghubungkan sistem listrik yang diperlukan untuk operasi HVAC, dan teknisi plumbing memastikan tersedianya jalur perpipaan yang sesuai untuk sirkulasi udara. Dengan kerja sama yang baik antara ketiga bidang ini, pengoptimalan sistem dan penyelesaian masalah yang cepat dan efisien dapat dicapai, sehingga memastikan kelancaran operasional gedung atau bangunan tersebut. Oleh karena itu, integrasi yang harmonis antara teknisi mechanical, electrical, dan plumbing merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan dan kinerja optimal dari suatu sistem bangunan atau gedung. Berikut adalah rekomendasi Kontraktor MEP Terbaik di daerah Bali yaitu Maha Putra Engineering yang berlokasi di Pererenan - Canggu
MKD DPR merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap. Mahkamah ini memiliki fungsi luhur untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Ketua DPR Puan maharani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD DPR) oleh seorang aktivis 1998 sekaligus Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi, Joko Priyoski.
Laporan tersebut dilayangkan lantaran Joko mengkritik tindakan Puan yang merayakan ulang tahun di ruang Rapat Paripurna DPR alih-alih menemui massa demo yang berada di luar gedung soal kenaikan harga BBM.
Dalam laporannya tersebut, Joko mendesak Puan menyampaikan permintaan maaf atas aksinya dan berharap laporannya menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat.
MKD DPR menyatakan tidak menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan ketua DPR RI tersebut terkait perayaan ulang tahunnya. MKD DPR menilai Puan tidak merayakan pesta ulang tahun di Rapat Paripurna melainkan hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dari rekan-rekan anggota DPR.
Penegakan etika bagi anggota DPR menjadi penting karena konstitusi telah memberikan penguatan yang luar biasa bagi anggota DPR. Penguatan ini tidak hanya dalam tingkatan konstitusi, melainkan juga melalui praktik ketatanegaraan.
Sorotan atas rendahnya kinerja legislasi hingga urusan hukum yang menjerat anggota DPR membuat kesan DPR di mata masyarakat semakin memburuk. Untuk mengubah kesan buruk tersebut, dibutuhkan pendekatan non hukum agar memperbaiki kinerja DPR.
DPR memiliki sejumlah tugas sesuai fungsinya. Berikut tugas DPR dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU 17/2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 69 UU 17/2014 fungsi-fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Tugas dan Fungsi Legislasi DPR
Apa itu fungsi legislasi DPR? Fungsi legislasi adalah fungsi yang dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang.
Lebih lanjut, terkait fungsi legislasi ini, DPR memiliki tugas sebagai berikut.
Tugas dan Fungsi Anggaran DPR
Apa itu fungsi anggaran DPR? Fungsi anggaran adalah fungsi yang dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
Lebih lanjut, terkait fungsi anggarani ini, DPR memiliki tugas sebagai berikut.
Tugas dan Fungsi Pengawasan DPR
Apa itu fungsi pengawasan DPR? Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Untuk menjamin tidak terjadinya kekuasaan absolut dan sewenang-wenang, kekuasaan di negara terbagi pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Legislatif secara etimologis berasal dari kata legislate yang berarti membuat undang-undang. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat perundang-undangan negara.
Lembaga legislatif biasa disebut sebagai Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan MPR, DPR, dan DPD, seperti dikutip dari Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi oleh A. Ubaedillah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, seperti dikutip dari laman resmi MPR RI.
DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan RI yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang.
Sementara itu, DPD adalah lembaga legislatif di sistem ketatanegaraan RI yang menjadi wakil daerah provinsi.
Wakil-wakil DPD dipilih melalui pemilihan umum dan berfungsi dalam pengajuan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberi pertimbangan yang terkait bidang legislasi tertentu, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Mengutip website resmi MPR, terdapat 7 tugas dan wewenang yang dijalankan oleh MPR, antara lain:
